Adapunalokasi DAU Sumut kekurangan Rp400 miliar, terutama untuk gaji guru honorer. Hal serupa juga dialami provinsi lainnya seperti Jawa Tengah yang kekurangan Rp800 miliar. Total, pemprov memperhitungkan kebutuhan biaya gaji ASN bidang pendidikan SMA/SMK mencapai Rp1,2 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara membuat gebrakan menaikkan gaji guru tidak tetap honorer Sekolah Menengah Atas SMA, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri di Provinsi guru honorer dinaikkan dari pelajaran menjadi Rp pelajaran. Tidak hanya kesejahteraannya, Pemprov Sumut juga melakukan peningkatan kompetensi guru honorer.“Sudah sepatutnya guru itu sejahtera dengan gaji layak, guru adalah pendidik anak-anak kita yang juga nantinya menjadi penerus kita, jadi kita naikkan gaji guru tidak tetap menjadi pelajaran,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Sumut R Sabrina melalui keterangan resminya, Minggu 29/12/2019.Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan, pada 2019, Pemprov Sumut juga telah membangun berbagai sarana dan penunjang sekolah di seluruh Sumut. Di antaranya pembangunan dua sekolah baru yakni SMAN 1 Beringin Deliserdang, dan SMK Negeri Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Pemprov Sumut juga menambah sarana penunjang belajar seperti membangun 169 ruang kelas baru, melakukan rehab 64 ruang kelas di 16 kabupaten/kota, pengadaan mobiler sekolah di 83 SMA/SMK di 16 kabupaten/kota, peralatan praktik komputer untuk 62 SMA/SMK di 14 kabupaten kota, alat praktik pertanian untuk 10 SMK di 7 kabupaten/ hanya pembangunan fisik, peningkatan kapasitas pendidik juga sangat diperlukan. Pemprov Sumut telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas yang diperuntukkan kepada guru maupun pengelola sekolah. Di antaranya melaksanakan workshop Musyawarah Guru Mata Pelajaran jenjang SMA/SMK bagi 150 orang guru dan peningkatan kompetensi 60 orang guru SLB serta Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah SMA, SMK, SLB bagi 688 orang Kepala itu juga dilakukan Bimtek penyelenggaraan UNBK SMA/SMK bagi 950 orang petugas manajemen dan pelaksana teknis, workshop implementasi kurikulum 2013 SMK sebanyak 99 orang , workshop pendidikan karakter bagi siswa jenjang SMK sebanyak 99 orang, workshop manajerial dan re-engineering SMK bagi 99 pula beberapa upaya lain di antaranya, peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas seperti e - DUPAK, e - Supervisi, e-learninng, dan e - Tes. Juga telah dilakukan revitalisasi SMK dengan program keahlian pengelolaan kopi, serta pelaksanaan gerakan sekolah cerdas bermartabat yang berupa gerakan sekolah mandiri, bersih, melayani, tertib dan bersatu, serta pelaksanaan gerakan sekolah berintegritas bekerjasama dengan KPK meningkatkan daya saing siswa sekolah, Pemerintah Provinsi Sumut menyelenggarakan berbagai kompetisi. Di antaranya menyelenggarakan olympiade sains, seni dan olahraga siswa nasional hanya, siswa, kompetisi juga dilakukan untuk para pendidik dan pengelola sekolah. Di antaranya pemilihan guru SMA dan SMK berprestasi, pemilihan kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi dan tenaga laboratorium berprestasi jenjang SMA/ Sumut juga telah melakukan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB secara online. Untuk melancarkan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis PPDB online kepada 738 orang operator SMA/SMK itu, tambah Arsyad, di 2020, Pemprov Sumut akan melakukan pemerataan akses dan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Sumut. Dengan cara mendistribusikan pengajar mata pelajaran khusus di daerah terpencil yang dikenal dengan guru terbang.“Untuk pendidikan itulah yang sedang dan sudah kita lakukan, semoga dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan Sumatera Utara bisa lebih meningkat lagi,” jelasnya Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini guru GajiHonorer-Ilustrasi. MEDAN, SUMUTPOS.CO - Guru honor SMA dan SMK dapat bernafas lega. Pasalnya, honor mereka yang sebelumnya tidak tertampung di APBD Sumut 2017, kini sudah dapat dialokasikan untuk enam bulan gaji, dengan pagu angaran sebesar Rp45 miliar. Bahkan, dalam bulan ini sudah bisa disalurkan ke masing-masing daerah. Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Disdik Sumut, Saut Aritonang menambahkan, dari sekitar 12 ribu guru honorer SMA/SMK di Sumut, diperkirakan guru honorer BOSDA berjumlah 5 ribu orang. Kepada guru honorer ini, bebernya, pemerintah daerah memberikan gaji yang bervariasi. “Dari informasi yang kami pernah dengar, guru honorer BOSDA ini mendapatkan gaji mulai dari Rp500 ribu hingga paling tinggi Rp800 ribu. Ada beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki BOSDA, termasuk dari Medan kami belum ada mendengar,” tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Dra Wastianna Harahap saat dimintai tanggapannya tentang gaji tenaga honor, dia menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait perpindahan pengelolan SMA dan SMK ke Provinsi.”Saya besok Hari ini Jumat 12/1 akan ke Dinas Provinsi untuk mempertanyakan semua ini,”jawabnya. Ditanyai soal terancamnya guru honorer tidak gajian, dia mengaku dirinya belum mendapat formula apa yang akan dipakainya untuk mengatasi ini kelak. “Nantilah tunggu saya pulang dari provinsi. Soalnya ada ribuan tenaga guru honorer yang bertugas di SMA dan SMK,” jelasnya ringkas. Kepala Disdik Medan, Marasutan Siregar yang dikonfirmasi via ponselnya tak bisa dihubungi. Nomor seluler Marasutan terkesan seperti memblokir panggilan masuk. Tak jauh beda, Sekretaris Disdik Medan, Ramlan Tarigan. Nomor ponsel Ramlan tidak bisa dihubungi lantaran bernada tidak diaktifkan. ris/bal Artikel Terkait VIVA- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengungkapkan gaji guru di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, masih sangat rendah dibandingkan gaji guru di Jepang.Dengan itu, kualitas pendidikan di Tanah Air masih kurang dan sulit bersaing di tingkat internasional. "Saya baru pulang dari Jepang, saya berbicara dengan Gubernur Jepang di Nagoya (berbicara tentang pendidikan)," sebut Edy Tapteng Antaranews Sumut- Guru honorer SMA-SMK yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku kecewa atas adanya potongan gaji honor yang mereka terima. Dimana gaji honor yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sumatera Utara kepada guru-guru honor yang ada di Tapteng, terhitung bulan Juli-Desember 2017, dipotong oleh oknum-oknum kepala sekolah yang ada di Tapteng dengan alasan tidak jelas. Hal itu dikatakan Ketua Forum Honor K2 Kabupaten Tapanuli Tengah, Gideon Purba dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu. Menurutnya, para guru-guru honorer yang tergabung dalam Forum yang mereka bentuk, mengaku bahwa ada pemotongan gaji honor mereka, bahkan ia sendiri tidak mau menerima gaji honornya, karena adanya potongan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolahnya. Diungkapkannya, bahwa gaji honor mereka dari Provinsi sebesar Ro40ribu/jam. Namun yang mereka terima kisaran Rp10-12ribu/ jam dengan alasan yang tidak jelas. Ia mencontohkan gaji honor yang harus diterimanya dari provinsi sebesar Rp2,4juta selama 6 bulan, namun dislip rekapitulasi pembayaran gaji di Sekolahnya SMKN 1 Barus Utara terera tinggal Rp750ribu. Atas dasar itu, ia tidak mau meneken dan menerima gajinya. Dan data slip gaji honor yang dia dapat dari Provinsi terera gajinya Rp2,4juta. "Ini namanya pungli makanya saya tidak mau menerima dan meneken slip gaji itu. Sementara teman-teman yang lain sudah ada juga yang meneken mungkin karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Namun masih banyak juga guru-guru honor yang tidak mau meneken karena adanya pemotongan itu," katanya. Sementara itu oknum Kepala Sekolah tempat Gideon mengajar ketika dikonfirmasi membantah ada pemotongan. Ia mengaku siap berhadapan dengan hukum jika dirinya ada melakukan pemotongan terhadap gaji guru honor. "Ini menyangkut uang, tidak bisa katanya, melainkan harus ada bukti. Kalau memang saya terbukti ada memotong gaji guru honor saya, saya siap berhadapan dengan hukum,"tantang Kepala Sekolah SMKN 1 Barus Utara, Marlon Situmorang. Sementara itu Kepala UPT Sibolga Dinas Pendidikan Sumut Rustam Effendi Hasibuan yang dikonfirmasi menegaskan, bahwa tidak ada alasan kepala sekolah untuk memotong gaji guru honorer. Itu murni yang diperjuangkan di Provinsi dan untuk membayar gaji guru honorer. "Tolong berikan kepada kami data sekolah mana saja yang memotong gaji guru honorer itu. Dan kami menghimbau agar guru honorer jangan mau menerima gaji dan meneken slipnya kalau ada pemotongan, karena gaji itu ditrasfer langsung ke rekening sekolah, dan sekolah membayarkan kepada guru honorer sesuai dengan jumlah jam mengajarnya tanpa ada potongan," katanya. . 120 265 363 201 194 348 162 239gaji guru honorer sma smk sumut
